Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melakukan pendalaman RAPBD Tahun Anggaran 2025 bersama mitra kerja.

" Perlu terus ditingkatkan,"

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengatakan, untuk Dinas Sumber Daya Air difokuskan pada upaya-upaya dan alokasi anggaran untuk mencegah terjadinya genangan maupun banjir.

"Kita bahas mengenai embung dan waduk, serta normalisasi saluran mikro dan makro. Kita juga membahas perlunya ekskavator mini untuk memudahkan mobilitas dan pengerukan di saluran maupun kali yang aksesnya sempit," ujarnya, di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/11).

Yuke menjelaskan, terkait dengan upaya mengatasi rob, sudah ada perencanaan yang dilakukan. Namun, memang belum selesai secara keseluruhan.

"Kita support, mana yang memang harus diselesaikan segera," terangnya.

Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang sudah melakukan penanganan segera terjadinya rob di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Upaya penanganan banjir di Jakarta dalam lima tahun terakhir ini sudah memperlihatkan hasil yang baik dan perlu terus ditingkatkan," bebernya.

Menurutnya, genangan rob yang terjadi  karena adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fenomena Supermoon sehingga ketinggian pasang air laut meningkat. 

"Memang rob kemarin kan sudah diperkirakan air pasang, itu memang karena ada alam. Jadi ya sudah diprediksi," bebernya.

Melalui pemanfaatan teknologi terkini, lanjut Yuke, pemerintah dapat lebih mampu memprediksi bencana yang akan terjadi. Meski demikian, Yuke berharap pemerintah bisa memaksimalkan upayanya untuk mengendalikan banjir. 

"Salah satunya dengan membangun sistem polder dan menambah rumah pompa untuk mengantisipasi dan mengendalikan banjir. Mudah-mudahan bisa mengantisipasi lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya," paparnya.

Yuke menambahkan, untuk Dinas Bina Marga Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike dirasa perlu untuk meningkatkan pemeliharaan jalan lingkungan.

"Kita ingin jalan berkondisi baik itu tidak hanya jalan protokol, tapi juga di lingkungan permukiman termasuk gang," ucapnya.

Yuke mengungkapkan, semua trotoar di Jakarta harus ramah penyandang disabilitas dengan kelengkapan guiding block.

"Terkait disabilitas kita minta untuk guiding block, betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan. Perawatannya juga harus diperhatikan dan jalurnya juga jangan putus-putus," tegasnya.

Selain itu, Yuke juga mengingatkan agar Dinas Bina Marga dapat meningkatkan sinergitasnya dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMD, dan instansi lainnya.

"Jangan sampai trotoar yang sudah bagus kemudian dibongkar karena ada hal lain seperti, perbaikan saluran, kebutuhan air perpipaan hingga utilitas PLN," tuturnya.

Ia juga menginginkan agar penyediaan fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dapat diperbanyak disesuaikan dengan kebutuhan di lokasi.

"JPO ini penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan," tandasnya.